Minggu, 26 Juni 2016

BSN Targetkan 10 Pasar Rakyat Ber-SNI Tahun Ini


Tak Hanya Izin Impor, Urus SNI Juga Harus Keluarkan Ratusan Juta

JAKARTA - Lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) yang terjadi di Pelabuhan menjadi celah adanya kasus korupsi. Namun, selain di pelabuhan hampir di semua tempat membutuhkan biaya besar untuk mengurus izin.
Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro, mengatakan bahwa selain di pelabuhan, pengurusan izin di Kementerian Perindustrian juga cukup memakan waktu dan mahal.
"Sama di Kementerian Perindustrian juga, untuk ngurus izin produk Standar Nasional Indonesia (SNI) gila mahalnya, sampai Rp300 juta, waktunya juga enggak jelas. Ini semua harus dibenahi," kata Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro kepada Okezone di Jakarta, Selasa (3/8/2015).

Toto menjelaskan, produk-produk yang harus mempunyai label SNI juga menjadi masalah para importir. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi yang memadai.

"Karena bisa saja izin sudah lengkap, begitu impor produk itu harus ada SNI. Bisa ngurus SNI sendiri tapi barang itu tiga hingga enam bulan baru bisa keluar, kan lama. Bisa cepat, tapi harus ngeluarin uang ratusan juta," tukasnya.
Menurut dia, seharusnya pihak-pihak yang menjadikan proses perizinan sebagai ladang uang, harus segera dibebastugaskan dan melaksanakan sesuai undang-undang pelayanan publik yang berlaku. Sehingga, para importir mempunyai patokan dalam Service Level Agreement (SLA).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar