BSN Targetkan 10 Pasar Rakyat Ber-SNI Tahun Ini

Tak Hanya Izin Impor, Urus SNI Juga Harus Keluarkan Ratusan Juta

JAKARTA - Lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) yang terjadi di Pelabuhan menjadi celah adanya kasus korupsi. Namun, selain di pelabuhan hampir di semua tempat membutuhkan biaya besar untuk mengurus izin.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro, mengatakan bahwa selain di pelabuhan, pengurusan izin di Kementerian Perindustrian juga cukup memakan waktu dan mahal.

"Sama di Kementerian Perindustrian juga, untuk ngurus izin produk Standar Nasional Indonesia (SNI) gila mahalnya, sampai Rp300 juta, waktunya juga enggak jelas. Ini semua harus dibenahi," kata Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro kepada Okezone di Jakarta, Selasa (3/8/2015).

Toto menjelaskan, produk-produk yang harus mempunyai label SNI juga menjadi masalah para importir. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi yang memadai.

"Karena bisa saja izin sudah lengkap, begitu impor produk itu harus ada SNI. Bisa ngurus SNI sendiri tapi barang itu tiga hingga enam bulan baru bisa keluar, kan lama. Bisa cepat, tapi harus ngeluarin uang ratusan juta," tukasnya.

Menurut dia, seharusnya pihak-pihak yang menjadikan proses perizinan sebagai ladang uang, harus segera dibebastugaskan dan melaksanakan sesuai undang-undang pelayanan publik yang berlaku. Sehingga, para importir mempunyai patokan dalam Service Level Agreement (SLA).

http://economy.okezone.com/read/2015/08/03/320/1189540/tak-hanya-izin-impor-urus-sni-juga-harus-keluarkan-ratusan-juta

Home

Contoh beberapa barang yang wajib SNI antara lain:

1.    Mainan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib (“Permen Perindustrian 24/2013”). Mainan yang dimaksud adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen Perindustrian 24/2013).

2.    Ban, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

3.    Semen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

4.    Pupuk anorganik tunggal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

5.    Air minum dalam kemasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

6.    Helm, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

7.    dan lain-lain.

Jika atas barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib, dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 ayat [1] PP 102/2000, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran (Pasal 24 ayat [2] PP 102/2000). Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000). Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional (Penjelasan Pasal 24 ayat [5] PP 102/2000).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

2.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

3.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

4.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 18/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;

5.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib;

6.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib; dan

7.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3855/apakah-semua-produk_jasa-wajib-sni